TIMES PALOPO, JAKARTA – Wakapolres Jakarta Selatan, AKBP Antonius Agus menegaskan bahwa, timnya akan melakukan testing secara acak kepada para peserta aksi di depan Gedung KPK. 

Diketahui, aksi yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Se Indonesia (BEM SI) tersebut akan mengerahkan ribuan massa. Mereka menolak TWK dan tidak terima KPK dilemahkan melalui pemecatan secara sepihak.

Selain itu, Antonius juga berharap kepada para mahasiswa khususnya BEM SI tidak melanggar protokol kesehatan. Mereka diajak disiplin menggunakan masker dan tidak berdesak-desakan. Jika mereka memaksa maka petugas akan memberikan sosialisasi dan edukasi.

"Kemudian juga kita siapkan dirasa perlu nanti pengecekan random antigen, intinya semua melihat situasi lapangan yang berkembang nanti. Intinya kami mengingatkan, sekarang sedang pandemi harus memerhatikan Protokol Kesehatan," kata Antonius di Jakarta, Senin (27/9/2021).

Kemudian, dia mengingatkan para peserta aksi untuk menggelar aksi secara damai. Dia berharap para mahasiswa yang menggelar demonstrasi memahami kondisi pandemi Corona.

Dia memastikan, ribuan personel gabungan yang diturunkan di lapangan mematuhi protokol kesehatan. Mereka dilengkapi APD Aparat dan kelengkapan alat medis lainnya. Jangan sampai apart menjadi korban penyebaran covid-19.

"Jangan sampai nanti klaster di sini, kita siap dengan personel yang ber-APD, itu pun kalau terpaksa kita gunakan, mengingat ini masa pandemi," kata Agus," tandas Antonius.

Sebagai informasi, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang tergabung dalam alaiansi Gerakan Selamatkan KPK (Gasak) akan melakukan aksi hari ini, Senin (27/9/2021). 

Hal itu menyusul ultimatum mereka tak digubris Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ultimatum yang dimaksud, terkait nasib pagawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipecat akibat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

BEM SI menilai janji Jokowi terkait penguatan KPK tak ubahnya sebagai 'lip service' belaka. Terlihat, Jokowi membiarkan 57 pegawai KPK dipecat melalui TWK yang prosesnya abal-abal, maladimistrasi dan terbukti melanggar HAM, seperti temuan Komnas HAM dan Ombudsman RI. (*)